Apapun Demi Sertifikasi Guru

Oleh : Hanif Nashrullah

15-Sep-2008, 09:29:45 WIB – [www.kabarindonesia.com]

KabarIndonesia – Aulia Millatillah akhirnya bisa menikmati hari Minggu (14/9) dengan tenang. Kemaren, Sabtu (13/9), dokumen portofolionya sudah diterima oleh Pengawas di Departemen Agama (Depag) Kab. Bangkalan.

Sebelumnya, Jumat (12/9), adalah batas akhir pengumpulan Portofolio yang ditentukan Depag. Namun, pada hari itu pengawas di Depag minta agar dokumen portofolionya harus direvisi karena dinilai ada yang terbalik dalam penyusunannya.

“Menyusun dokumen portofolio membutuhkan energi tersendiri. Juga butuh ketelitian dan konsentrasi tinggi” ujarnya. Lia, demikian dia biasa disapa, adalah salah satu dari ribuan guru di negeri ini yang namanya terdaftar sebagai peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan tahun 2008.

Sebagai pengajar di Raudatul Anfal (RA) Al-Amien Kec. Kamal, Bangkalan, namanya terdaftar lewat Depag. RA tak lain adalah istilah bagi sekolah agama untuk anak-anak setingkat Taman Kanak-kanak (TK). Adapun guru RA beserta guru agama dan pengajar madrasah lainnya (MTS, MI dan MAN) diusulkan memperoleh tunjangan sertifikasi guru dalam jabatan melalui Depag.

Sertifikasi guru dalam jabatan, sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.18/2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, tahun ini memasuki tahap III. Persyaratan portofolio yang digunakan, merupakan kualifikasi akademik yang mengacu pada UU 14/2005 tentang guru dan dosen, semacam penilaian guru yang dilihat dari keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan, semisal mengikuti kelompok kerja guru dan kepala sekolah serta pengalaman dan lama mengajar.

Lia menyusun dokumen tersebut dalam waktu sepekan. “Waktu yang disediakan memang cuma segitu,” tuturnya. Sebenarnya Depag telah memberi tahu bahwa dirinya telah diusulkan dalam pendataan untuk memperoleh tunjangan sertifikasi guru dalam jabatan sejak November tahun lalu. Namun kepastian dinyatakan sebagai peserta dan harus segera mengisi dokumen portofolio baru diumumkan Depag pada hari Rabu (3/9).

Lia mengaku beruntung, sebagai guru RA/ TK dia tidak punya kesibukan mengajar terlalu banyak sehingga masih punya waktu untuk menyusun portofolio dalam waktu yang menurutnya cukup singkat itu. Dia tidak bisa membayangkan seandainya menjadi guru SMA yang kesibukan mengajarnya padat. “Bisa-bisa demi menyusun portofolio untuk mengejar tunjangan sertifikasi guru lantas jadi tidak fokus mengajar, kasihan murid-murid,” katanya.
Ditandaskan Lia, satu hal yang benar-benar tidak efektif dan dianggap paling banyak menguras waktu dan energi dalam mengerjakan portofolio adalah mengetik ulang komponen portofolio yang kebanyakan berupa tabel-tabel.

“Ketentuannya, dokumen portofolio itu memang harus dikumpulkan dalam bentuk yang sudah diketik (printed). Tapi kami disuruh sekalian mengetikkan kembali soal-soalnya pada lembaran baru yang nantinya akan diisi. Sungguh tidak masuk akal. Seharusnya kami tinggal mengisinya saja,” ungkapnya.
Tak hanya di Depag, rekan-rekannya di Diknas pun ternyata juga diberi fotokopi komponen portofolio untuk diketik ulang sebelum mengisinya. Lia mengaku sudah berupaya mencari komponen portofolio kosongan yang kebanyakan berupa tabel-tabel itu di internet dengan harapan bisa menghemat waktu dan energi dalam pengisiannya. Namun tidak dapat. “Terpaksalah akhirnya bikin tabel dan ngetik sendiri,” katanya.

Bagi guru-guru peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan yang tidak menguasai komputer, ini artinya mereka harus mengeluarkan biaya untuk jasa pengetikan di rental. “Padahal antara jasa pengetikan teks dengan bikin tabel biayanya beda. Bikin tabel biayanya lebih mahal lagi. Per tabel/ lembar ditarik Rp. 3000,-.
Lia menandaskan, rekan-rekannya yang tidak begitu menguasai komputer bisa menghabiskan uang hingga Rp. 1,5 juta untuk jasa pengetikan komponen portofolio itu di rental. Itu sudah termasuk biaya pembuatan Laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang juga menjadi salah satu syarat dalam pengumpulan berkas Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

“Mungkin juga sekalian termasuk biaya beli sertifikat seminar, workshop ataupun diklat,” imbuhnya. Padahal honor rekannya yang cuma guru swasta itu cuma Rp. 275 ribu per bulan. “Demi mendapatkan tunjangan sertifikasi guru, apapun akan dilakukan,” ungkapnya.

Keuntungan justru di pihak rental yang sebenarnya sudah punya file di mana sebelumnya sudah pernah membikinkan komponen portofolio untuk peserta sertifikasi guru dalam jabatan yang tidak bisa (ataupun malas) mengetik sendiri pada tahapan terdahulu sehingga tinggal copy-paste saja.

Di Surabaya, sudah banyak rental yang menjual komponen portofolio dalam bentuk CD. Juga sudah bukan rahasia umum di mana hampir setiap rental di Surabaya menjual laporan PTK bagi guru-guru peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan yang membutuhkannya. Penjual sertifikat juga banyak.

Seorang guru di Surabaya, Imam Mustofa, S.Pd, bahkan berani memberi kesaksian bahwa sejumlah Perguruan Tinggi Swasta telah banyak yang mengeluarkan ijazah S-1 bagi guru-guru yang berkepentingan ingin meraih tunjangan sertifikasi guru dalam jabatan dengan kuliah tiga bulan tamat.

“Seperti yang dilakukan Universitas Tri Tunggal Surabaya, misalnya, hingga membuka kelas jauh sampai di Lampung Tengah segala,” ungkapnya.

Masih Dikecam

Sejak diterapkan pada Tahap I, tahun 2006 lalu, upaya pemerintah memberi tunjangan melalui cara Sertifikasi Guru ini telah menuai banyak kecaman, termasuk dari kalangan guru itu sendiri.

“Apa sih artinya selembar kertas ijazah S1? Saya hanya berdoa agar guru-guru senior, yang tidak memiliki gelar S1, dapat dihargai dengan layak karena cita-citanya yang tulus sebagai guru. Pengabdian mereka jelas berbeda dengan guru-guru angkatan 90-an yang niat awalnya untuk menjadi PNS karena tidak mampu bersaing dalam dunia kerja global,” ungkap Tris yang telah memiliki pengalaman mengajar selama 24 tahun.

“Seharusnya, kalau kita mau mensejahterakan guru, tidak usah pakai embel-embel. Kita semua tahu, yang mau jadi guru adalah mereka yang otaknya pas-pasan. Kalau otaknya jenius tidak mungkin mau jadi guru, wong gajinya kecil. Karena itu anak-anak muda yang otaknya jenius tidak pernah mau jadi guru,” tandasnya.

Suhadipranoto menimpali, dia lebih setuju kalau pemerintah memfasilitasi sertifikasi guru melalui jalur tes obyektif dan komprehensif untuk semua guru dan semua mata pelajaran baik tua dan muda.

“Setiap enam bulan sekali, misalnya. Dengan tes tersebut akan lebih menggiring guru untuk lebih giat belajar tentang materi-materi yang akan diujikan. Bagi guru yang tidak lulus diberi kesempatan sampai 10 kali. Jika tidak lulus juga dipensiunkan saja. Biar guru-guru diisi oleh orang-orang yang bermutu saja,” jelasnya.

Manik Indraprasti punya pendapat lain. Menurut dia, alangkah lebih baik kalau penghargaan sertifikasi guru ini diberikan melalui suatu lomba, semisal membuat Rencana dan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau uji kompetensi melalui lomba presentasi mengajar/praktek. Ini karena dalam pengamatannya kebanyakan guru tidak bisa membuat RPP.

“RPP yang mereka sertakan dalam portofolio merupakan hasil copy-paste dari Rancangan RPP Diknas Pusat. Selain itu, sertifikat-sertifikat seminar/ diklat/ workshop yang mereka lampirkan pun sebagian merupakan hasil scanning. Malah ada yang lebih parah lagi dengan membeli dari oknum penjual sertifikat. Saya sedih melihat hal ini. Rasanya kejujuran yg diharapkan dimiliki seorang pendidik hilang terbang menguap,” ujarnya.

Bayu Maruto menambahkan, seorang guru yang tidak lulus portofolio harus mengikuti diklat selama sembilan hari. Dia melihat, ketika harus melaksanakan peer-teaching, kelihatanlah kualitas mengajarnya.

“Banyak yang bagus, berpengalaman dan memang seharusnya lulus. Namun ada juga beberapa guru yang kelihatannya belum layak untuk diluluskan. Tapi fakta berbicara lain, mereka lulus,” ungkapnya.

“Ternyata tidak begitu berat, kok. Yang penting ikut terus. Ada tugas dikerjakan. Ada ujian ikut ujian. Pasti lulus. Tinggal menunggu pengumuman. Semoga mereka yang lulus segera mendapat tunjangan seperti yang dijanjikan walaupun seperti menunngu hujan di musim kemarau,” imbuhnya.

Sementara itu, Aulia Millatillah masih menikmati hari Minggunya dengan bersantai. Tak lama lagi berkas portofolionya yang sudah masuk di Depag akan dinilai oleh tim asesor dari Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Dalam Sertifikasi Guru dalam Jabatan tahun 2008 ini, untuk guru agama (dari sekolah umum maupun madrasah), Provinsi Jawa Timur diberi kuota sebanyak 4.763. Lia berharap menjadi salah satunya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s