Bupati Pertegas Larangan Penerimaan Tenaga Honor

Bupati Sumbawa Drs H Jamaluddin Malik melarang rekrutmen tenaga honor atau sejenisnya, Hal ini dibuktikan dengan terbitnya surat edaran Nomor 047/186/BKPP/2011 tanggal 1 Oktober 2011. Isinya penegasan kepada semua pimpinan SKPD atau Unit Kerja di lingkungan Pemkab Sumbawa untuk melarang mengangkat tenaga honor, tenaga kontrak, tenaga sukarela, tenaga magang atau sebutan lain.

Untuk diketahui pelarangan rekrutmen tenaga honor dilakukan sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 48 tahun 2005 tentang pengangkatan Tenaga Honor Menjadi CPNS yang telah dirubah dengan PP Nomor 43 tahun 2007 yang menyatakan, pejabat pembina kepegawaian daerah dan pejabat lainnya dilingkungan instansi pemerintah dilarang mengangkat tenaga honor atau sejenisnya kecuali ditetapkan dengan PP.

Bupati Sumbawa telah beberapa kali mengeluarkan surat edaran sebagai bentuk penegasan larangan pengangkatan tenaga honor atau sejenisnya di lingkungan Pemda Sumbawa. Diantaranya melalui surat Nomor 814/346/BKD/2005 perihal penertiban Tenaga Honor Daerah bertanggal 15 Oktober 2005, dan surat kedua Nomor 862/180/BKD/2007 tanggal 21 November 2007. Selain itu, surat dari Kepala BKP Nomor 800/077/BKD/2010 tanggal 18 Januari 2010 perihal penegasan pengangkatan tenaga honor.

Namun demikian, meski surat edaran melarang pengangkatan tenaga Honorer atau yang sejenisnya sudah berkali-kali terbit, namun larangan tersebut dianggap angin lalu oleh sejumlah SKPD.

Buktinya, sejumlah SKPD ramai-ramai mengangkat tenaga honor atau sejenisnya, bahkan dari hasil investigasi Komisi I DPRD, rekrutmen tenaga honor dibeberapa SKPD dimanfaatkan oleh oknum tertentu dengan menarik sejumlah uang kepada calon tenaga tersebut.

Sementara itu, Kabid Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur BKPP, Zakariah SH yang dikonfirmasi Gaung NTB, data tenaga honor yang di BKPP berdasarkan hasil pendataan tahun 2005 lalu sebanyak 239 orang. Tenaga honor ini telah memiliki SK Bupati dan merupakan sisa tenaga honor yang tidak masuk dalam data base.

Untuk honorarium tenaga honda itu kata Zakariah, dibebankan kepada APBD.

Selain tenaga honda yang telah memiliki SK tersebut, Zakariah mengatakan ada juga sebanyak 2.353 tenaga honor. Mereka ini masuk dalam Honda Kategori-kategori 2 yang terdiri dari Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), tenaga teknis, penyuluhan, tenaga kesehatan dan lain-lainnya.

Sumber : http://sumbawakab.go.id/lihatBerita.php?act=lihat&idNya=3479

2 thoughts on “Bupati Pertegas Larangan Penerimaan Tenaga Honor

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s